nusakini.com--Prinsip dalam setiap perencanaan anggaran, yang harus diutamakan, pahami area rawan korupsi. Jika area rawan korupsi itu sudah dipahami semuanya, terutama oleh pihak yang terkait dengan pembahasan anggaran, potensi kongkalikong bisa dicegah. Jangan sampai kemudian kasus seperti yang terjadi di Provinsi Jambi terulang.   

• Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Kementan, SYL Minta Pengadilan Membebaskannya
• Laporkan Perilaku Suaminya, Ini Kisah Perjuangan Istri Dirut Taspen
• Terkait Kasus Dugaan Investasi Fiktif, PT Taspen Digeledah KPK
• Resmi! Jokowi Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK
• Dipolisikan Gegara Bawa Dokumen KPK di Praperadilan, Ini Respon Firli

"Area rawan korupsi adalah salah satunya perencanaan anggaran. Kalau perencanaan anggaran kongkalikong, kalau perencanaan anggaran tidak fokus, misalnya Bu Menkes sudah mengarahkan untuk kesehatan tahu-tahu dialihkan oleh yang lain. Ini sudah menyelewengkan anggaran," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara, "Akselerasi Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis," di Jakarta, Senin (4/12).  

Jangan sampai, kata Tjahjo, kasus di Jambi terulang. Dalam kasus yang terjadi di Jambi, semua anggota DPRD sepakat dengan Pemda untuk merubah sesuatu hal yang tidak fokus. Tentu ini jadi masalah. Akhirnya itu terendus KPK. Tjahjo sendiri minta, kasus di Jambi diusut tuntas. Sehingga jadi pelajaran bagi daerah lain. 

"Kalau kami kan pengawasannya perencanaan. Itu baru kami koreksi tapi kalau masalah hukum silahkan ada KPK, kejaksaan atau kepolisian," ujar Tjahjo.(p/ab)